Meningkatkan Gerakan Pengawasan Partisipatif Berperspektif Gender

 Meningkatkan Gerakan Pengawasan Partisipatif Berperspektif Gender

Alhamdulillah, Rabu kemarin 29 Maret 2023,  Dian Nafi berkesempatan menjadi nara sumber seminar webinar yang diselenggarakan oleh Bawaslu (Badan Pengawasan Pemilu). 

Tema seminar kali ini adalah Meningkatkan Gerakan Pengawasan Partisipatif Berperspektif Gender. Dian Nafi menyampaikan apa yang dimaksud dengan Pengawasan Partisipatif Berperspektif Gender, mengapa perlu ada gerakan dan mengapa perlu terus ditingkatkan. Berikut  strategi, tantangan serta solusi rekomendasi.

Webinar dan diskusi hari itu selesai pada jam tiga sore. Sehingga masih ada waktu untuk ngabuburit berburu kebab untuk buka puasa. Alhamdulillah. 

**

untuk order, booking, kolaborasi dengan dian nafi, silakan email ke diannafihasfa@gmail.com  atau DM IG @diannafi atau wa.me/6281328767574

Forum Group Discussion KPU di Griptha Kudus

 FGD Forum Group Discussion KPU

Beberapa waktu lalu dian nafi berkesempatan menghadiri undangan dari komisi pemilihan umum di hotel Griptha udus. Forum Group Discussion ini mengundang para stake holders alias pemangku kepentingan dari berbagai kalangan. Akademisi, Organisasi kemasyarakatan, tokoh, tokoh perempuan, kalangan pemerintahan, dan lain--lain. 

Berlangsung selama dua hari, FGD KPU ini membahas tentang evaluasi pemilihan umum yang dilakukan beberapa tahun lalu dan rancangan penataan dapil (daerah pemilihan) untuk pemilu yang akan datang.

Hasil FGD ini dibawa oleh komite pemilihan umum daerah ke tingkat provinsi dan pusat, untuk mendapatkan feedback maupun pengesahannya jika sudah direvisi dan disetujui. 

Semoga pemilu yang akan datang bakal berjalan lancar, sukses, jujur, adil dan bebas rahasia juga berkesetaraan. Dan ujungnya menghasilkan para pemimpin yang cakap dan berguna serta amanah. Aamin

Rapat Koordinasi Bawaslu Menjelang Pilgub Jateng Dan Pilpres

Rapat Koordinasi Bawaslu Menjelang Pilgub Jateng Dan Pilpres

Rakor pengawasan pemilu partisipatif pd pilgub jateng 27 Juni 2018, pileg dan pilpres 2019. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Banwaslu tegakkan keadilan pemilu

Siapapun boleh mensosialisasikan selagi belum ada ketetapan calgub dan calwagub. Stlh ada ketetapan, barulah semua hrs sesuai ketentuan. Hanya ada 3 panwas di tingkat kabupaten, 3 di kecamatan, 1 desa. Krn itu dibutuhkan partisipasi masyarakat dlm pengawasannya

Pati, tingkat partisipasi politiknya sgt rendah. Satu daerah di kayen, tdk ada yg milih sama sekali. Cara2 sosialisasi dg wayangan, ludrukan dst. Generasi muda hrs memperkokoh demokrasi. Agar tdk transaksional. Mmg perlu waktu utk mengubah mindset. Mari sama2 kita perbaiki

Pemuda 16-30th py potensi, dr jumlah, ksatria, kreatif inovatif, futuristik, semangat juang, imajjnatif, intelektual, dinamis, reformis, idealisme, dll. Semua yg murni ini bs teracuni oleh money politic dsb.

Masalah pemuda: narkoba, kurang pemberdayaan, nasionalisme rendah, dst. Demografi Jateng, pendidikan msh kurang. Peran aktif pemuda:agen perubahan, kekuatan moral, kontrol sosial

 Peran aktif pemuda sbg kekuatan moral, kontrol sosial, agen perubahan. Sayangnya, roadshow spt ini hy menjelang pemilu. Mbangun mental tdk bisa 1 minggu. Berkait dg kontekstual2 yg lain. Usulkan acara kegiatan pemuda scr rutin

Rumus jitu berubah dg pembiasaan. Agar tdk lagi ada money politic, susah, krn sdh membudaya.

Demokrasi adl pemerintahan yg rakyatnya memegang peranan yg sgt menentukan. Timbul partisipasi politik, wujudnya ikut pemilu, hadir rapat, ikut kampanye politik, mjd anggota parpol dll. Manfaat:kesetaraan warga negara, pluralisme dll Ciri2 kepribadian demokratis

Bgm cara agar generasi muda bisa mjd pemilih cerdas Pemilu serentak, sekali hadir bisa pilih siapa yg mewakili kita di daerah, pusat dst Variabelnya byk, bgm spy bs kondusif? Sbg tokoh penggerak,bgm kita bisa Influence mrk 

punya pengetahuan politik&kepemiluan: tahu tahapan pemilih dst. Ada indikasi2 Kesadaran politik& pemilu. Partisipasi aktif Modal aktif Refleksi

Demak kota terpenting. Kalau gak ada demak, gmn bisa ke kudus, jepara dst sepanjang pantura Yeay! Sbg warga negara yg baik, 27 juni 2017 rabu pon,ayo pilih gubernur& wagub Jateng Demokrasi sbnrnya praktiknya tdk mudah,krn dari,oleh&utk rakyat Pilgub bag dr demokrasi

Upaya peningkatan kualitas pengawasan pilgub: Maksimalkan peran panwas, parpol, calgub, kpud, aparat pemda, peran serta masyarakat Nanti saat pilgub,kira2 kita jd yg mengawasi atau diawasi? Tim sukses biasanya melewatkan(tdk bagi amplop) org2 yg tdk mau money politic

Kyai juga gak dpt money politic. Tapi kalau diminta ceramah, doa, manakib, pulang dikasih bisyaroh 50 jt, juga bukan money politic katanya. Krn mmg gak ada ketentuan PO bisyaroh itu brp. Hehehe *kok ngono

pelanggaran pemilu tjd krn ada anggapan umum bhw rakyat merasa tdk jd pengawas, merasa tindakan pelanggaran tdk diberi sanksi, keberatan jd pelapor, membiarkan pelanggaran krn berbagai sebab

Money politic dikemas dlm byk cara,bikin seminar2,bantuan2 keg. Scr faktual hukum, tdk bs ditindak.Niat,motifnya apa Disebarkan stigma bhw klo jd pemimpin tuh tdk mungkin klo gak pakai material Pakai etika politik Jgn sengaja melawan hukum Jgn bikin kerawanan sosial

Di demak, partisipasi pilgub di bawah 50% pilpres 70% pilkades 90% Krn berkorelasi langsung dg money politic Larangan, sanksi yg akan dtg, akan lbh tegas. OTT, gakundu dg keterlibatan polisi&kejaksaan Jk 2 lembaga tsb memble, akan kesulitan.


Dasar: 30 jt pemilih pemula, 7 jt pemilih potensial golput Optimalkan pengawasan partisipatif dg penyamaan perspektif stakeholders. Meningkatkan kesadaran utk berani melaporkan dst Utk pendidikan politik shg masy tdk alergi politik 

Memperkenalkan bawaslu &dukung

Kemiskinan jd komoditas di negeri kita. Apalagi bantuan2 hy diberikan pd mrk yg (mengaku) miskin Kalau masy sdh sejahtera, tentu tdk akan tergiur dg money politic Minta dana aspirasi utk calon2 yg py komitmen,minta memaparkan program2 Sikapi pesta politik dg baik

Caleg boleh memberikan social capital, asal kemanfaatannya utk publik. Akses informasi dan pelaporan hrs cepat mudah. Panwas akan merahasiakan pelapor. Perlindungan berkoordinasi dg kepolisian, LPSK



**

Untuk  kerjasama  review, liputan, event, narsum dll

For reservation,  review and any other collaboration, 

please do not hesitate to contact at 085701591957 (sms/wa)

Line: diannafi57

Email: demagzcie@gmail.com

Sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah

Sosialisasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah

Hari ini  berkesempatan datang ke rumah makan Sunan Kalijaga untuk menghadiri undangan meet up with KPU.


Acara Sosialisasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah ini dihadiri 45 undangan terbatas. Berlangsung dari pagi sampai siang hari, sosialisasi berlangsung lancar dan sukses.

Berikut ini beberapa inti materi sosialisasi dari KPU tentang persyaratan calon gubernur dan wakil dari perseorangan atau independen.

Dari partai, minimal punya 20% kursi dprd utk bisa calonkan gub dan wagub. Sekitar 20 kursi utk Jateng. Utk perseorangan, min 6,5% dr DPT

Atau 1,8 jt an orang kalau Jateng. KPU berharap ada calon perseorangan juga dr Jateng. Krn belum pernah ada.

1,8 jt bukti dukungan itu hrs tersebar di lebih 50% kab/kota (18 kab/kota) dibuktikan dg e-ktp

Tanpa partisipasi masyarakat, demokrasi tdk akan berjalan dg baik. #pemilu #pilgub

Terutama di aceh, tren calon independen berlgs dg baik. Krrn ada background sejarah dan situasi.Tren paslon independen kini menurun


Mendorong mewujudkan kesamaan hak yg sesuai persyaratan, maka sosialisasi tahapan persyaratan paslon gub&wagub jateng ini diadakan

Ada 20 tahapan #pilgub Penyerahan syarat dukungan 22-26 nov dst. Rekap 1-3 jan.

Ada 23 item syarat calon gubernur, al:bebas narkoba, bukan napi, tdk pernah melakukan perbuatan tercela, tdk pailit, tdk py hutang

Maks 2x menjabat gub/wagub. Kalau turun dr gub jd wagub, gak boleh. 

3 tahapan verifikasi KPU: - verifikasi dukungan - administrasi - faktual.

Surat dukungan bisa 1 form per orang, bisa juga kolektif per desa. Utk kemudian direkap per kecamatan, kabupaten.

Tingkat partisipasi pemilih mjd penting. Krn bbrp tahun ini kurang dr 50%, mungkin krn gub/wagub tdk bersentuhan lgs dg masy. 

Turunan dr UU 17. Musti ada persamaan standard calon& pemilih.Misal syarat kesehatan jasmani rohani. Tdk cukup surat sehat puskesmas

Klo saklek hrs e-ktp, ktp lama tdk berlaku. Klo menyatakan tdk mendukung, tp tdk buat surat pernyataan,dianggap mendukung

Kalau terbukti money politic, calgub lgs dicopot. Tp hrs berdasar keputusan pengadilan yg berketetapan hukum.

Tdk akan ada putaran kedua, krn dianggap menghambur2kan biaya. Berapapun selisihnya, yg menang akan dianggap menang. 

Syarat 'tdk pernah melakukan perbuatan tercela' ini msh perlu penjabaran kriteria & tolok ukurnya. Tp KPU belum buat indikator2nya

Salah satu parameter bebas narkoba saat ini baru dr urine, tp sdg diupayakan agar ada pemeriksaan rambut 

Ada konstruksi2 utk anggaran. Termasuk utk bgm meningkatkan partisipasi masy. Pilkada 2012 lbh besar di kab smg dibanding kota smg

Pdhl sosialisasi sdh gencar, dana byk. Kota smg msh kalah dlm hal partisipasi. Kab boyolali tertinggi partisipasinya. KPU hy rancang

Yg jualan partai/org yg mengusung. KPU yg py mall/gawe. Tp pemilih sbg pembeli tdk dtg. Ada bbrp kemungkinan. Yg jual tdk bs promosi

Atau barang/calgub tdk bagus, afkiran. Atau mall/TPS nya tdk mudah aksesnya. Atau apa? Masyarakat skeptis? 

Saat ini, 4 bentuk kampanye dibiayai KPU. Kalau calgub menyelenggarakan sendiri,malah keliru. Tdk spt dulu di mana calgub hrs siap kapital

**

Untuk  kerjasama  review, liputan, event, narsum dll

For reservation,  review and any other collaboration, 

please do not hesitate to contact at 085701591957 (sms/wa)

Line: diannafi57

Email: demagzcie@gmail.com