Advokasi Dana Desa Untuk Kesehatan
Senin ini kembali digelar Rapat Koordinasi Dengan Kementerian Kesehatan RI di gedung Setda. Dihadiri 20-an undangan dari para stake holders terkait. Berikut beberapa petikan dari pertemuan tersebut.
UU desa 4 th ini byk mengubah cara pandang kita. Utk memajukan Indonesia mmg hrs dimulai dr desa. Per tahun 20 T, naik jd 40 T, 60 T. 80 T tahun depan. Perbup mengatur penggunaannya. Persepsi membgn desa hrs diluruskan. Memberdayakan masy d slrh bidang
Dlm bidang lingkungan hidup: perlu pengelolaan sampah. Dlm bidang kesehatan, mungkin posbindu bisa dikelola ekonominya spt viva generik, spy badan usaha milik desa juga bisa memberi keuntungan semua pihak.
Proses musyawarah desa hrs dihormati dan diikuti. However kesehatan itu nilainya investasi. Jd hrs mendampingi sesuai prioritas kebutuhan yg berbeda2 bagi tiap2 desa. & hrs menghilangkan ego sektoral. Saling koordinasi dan kolaborasi antar departemen
Bbrp program yg bisa ditawarkan utk penggunaan ADD bidang kesehatan dan pendidikan. Perlu elaborasi BUMDes dg bidang kesehatan. Paling tdk operasional posbindu bisa dihandle warga desa. Sarana olahraga dan produk unggulan desa juga bisa berkembang.
3 strategi promosi kesehatan : Advokasi, kemitraan, pemberdayaan.
unit kesehatan berbasis masyarakat ukbm
Advice dr inspektorat &auditor: perbup yg dihasilkan musti dlm bahasa yg mudah dipahami masyarakat awam,jelas peruntukan, hrs ada unsur kehati2an, jgn ada double anggaran dr dana desa dan departemen, anggaran hrs ada dlm permendes, desa hrs didampingi
Problem sharing dr pendamping desa: jika di RPJM belum ada, maka tdk bisa di-anggarkan. Perubahan RPJM hy dimungkinkan jk ada bencana atau kebijakan dr atas. Usulan PKM di desember, pdhl musrenbangdes di juli-aug-sept, jd telat, tdk bisa sinkron
yg ingin dicapai adl sinergitas. Tapi kewenangan masing2 hrs jelas.
30% pkt padat karya tunai. 10% utk kesehatan. Angka2 itu tdk perlu difloorkan. Apalah arti perbup, jk pemahaman tdk sampai pd target n tdk ada action. Perlu pemahaman program pd masyarakat
Senin ini kembali digelar Rapat Koordinasi Dengan Kementerian Kesehatan RI di gedung Setda. Dihadiri 20-an undangan dari para stake holders terkait. Berikut beberapa petikan dari pertemuan tersebut.
UU desa 4 th ini byk mengubah cara pandang kita. Utk memajukan Indonesia mmg hrs dimulai dr desa. Per tahun 20 T, naik jd 40 T, 60 T. 80 T tahun depan. Perbup mengatur penggunaannya. Persepsi membgn desa hrs diluruskan. Memberdayakan masy d slrh bidang
Dlm bidang lingkungan hidup: perlu pengelolaan sampah. Dlm bidang kesehatan, mungkin posbindu bisa dikelola ekonominya spt viva generik, spy badan usaha milik desa juga bisa memberi keuntungan semua pihak.
Proses musyawarah desa hrs dihormati dan diikuti. However kesehatan itu nilainya investasi. Jd hrs mendampingi sesuai prioritas kebutuhan yg berbeda2 bagi tiap2 desa. & hrs menghilangkan ego sektoral. Saling koordinasi dan kolaborasi antar departemen
Bbrp program yg bisa ditawarkan utk penggunaan ADD bidang kesehatan dan pendidikan. Perlu elaborasi BUMDes dg bidang kesehatan. Paling tdk operasional posbindu bisa dihandle warga desa. Sarana olahraga dan produk unggulan desa juga bisa berkembang.
3 strategi promosi kesehatan : Advokasi, kemitraan, pemberdayaan.
unit kesehatan berbasis masyarakat ukbm
Advice dr inspektorat &auditor: perbup yg dihasilkan musti dlm bahasa yg mudah dipahami masyarakat awam,jelas peruntukan, hrs ada unsur kehati2an, jgn ada double anggaran dr dana desa dan departemen, anggaran hrs ada dlm permendes, desa hrs didampingi
Problem sharing dr pendamping desa: jika di RPJM belum ada, maka tdk bisa di-anggarkan. Perubahan RPJM hy dimungkinkan jk ada bencana atau kebijakan dr atas. Usulan PKM di desember, pdhl musrenbangdes di juli-aug-sept, jd telat, tdk bisa sinkron
yg ingin dicapai adl sinergitas. Tapi kewenangan masing2 hrs jelas.
30% pkt padat karya tunai. 10% utk kesehatan. Angka2 itu tdk perlu difloorkan. Apalah arti perbup, jk pemahaman tdk sampai pd target n tdk ada action. Perlu pemahaman program pd masyarakat
Sebagai penutup adalah penegasan dari Dinkes Kesehatan Provinsi Jateng:
Desa semestinya tdk konsumtif, tp produktif. Maksimalkan perbup yg sdh ada & optimalkan actionnya.
Utk penganggaran hrs fokus pd masalah dan faktor resiko yg ada. Jgn mengada2 mumpung ada menunya. Tapi jadikan sbg daya ungkit
Komentar
Posting Komentar